Pada tanggal 3-4 Desember 2025 Bagian Hukum Setda Kabupaten Grobogan telah mengikuti Desk pendampingan Pengisian Pelaporan Hasil Kinerja Pengelolaan JDIH Tahun 2025 melalui E-Reporting JDIHN yang dilaksanakan di ruang rapat Manganti Praja Wangi Komplek Balaikota Surakarta. sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, anggota JDIH wajib melaporkan kegiatan pengelolaan JDIH selama kurun waktu 1 (satu) tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIH Nasional. Pusat JDIH Nasional menggunakan aplikasi e-reporting untuk penyampaian laporan elektronik anggota JDIH, yang dapat diakses melalui laman https://e-report.jdihn.go.id/. Pelaksanaan pengisian e-reporting dilaksanakan dua kali dalam setahun yakni di tengah tahun dan akhir tahun di bulan Desember. Menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor PHN.HN.03.05.87 tanggal 8 November 2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum dimana terdapat indikator yang akan digunakan sebagai dasar Penilaian JDIH yang dilakukan oleh pusat JDIH Nasional, yakni terdapat 6 (enam) aspek yang harus dipenuhi oleh seluruh Anggota JDIHN yaitu Organisasi, Sumber Daya Manusia, Koleksi Dokumen Hukum, TeknisPengelolaan, Sarana Prasarana dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan kriteria penilaian Aspek Pengembangan JDIH (Promosi, Penguatan Organisasi dan Inovasi) yang dilakukan oleh anggota JDIHN. Aspek tersebut wajib dipenuhi dan diisikan kedalam aplikasi ereporting pada tahun 2025 dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan penilaian JDIH di tahun selanjutnya. Hasil penilaian tersebut akan dijadikan bahan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada1 variabel “Penataan Database Peraturan Perundang-Undangan.”
Dengan Desk Pendampingan Pengelolaan JDIH Tahun 2025 melalui E-Reporting” ini untuk memastikan kesiapan anggota JDIH di wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam memenuhi data dukung pengisian e-reporting.