Tanggal 15 Mei 2025, JDIH Kabupaten Grobogan bersama perwakilan JDIH Desa Pengkol Kecamatan Penawangan mengikuti Rakor Pengelola JDIH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. Rakor tahun ini mengambil tema "Satu Data Hukum: Langkah Strategis Integrasi Dokumen Hukum Desa dan Perguruan Tinggi di Jawa Tengah dalam Wadah JDIH Nasional ."
Kegiatan ini diawali dengan Pemberian Penghargaan kepada Pengelola JDIH terbaik Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, Universitas, dan Pemerintah Desa di Jawa Tengah.
Kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi dan paparan dari Narasumber yang terdiri dari 2 orang dari Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional pada BPHN dan satu orang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
Peserta Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sejumlah sejumlah 115 (seratus lima belas) peserta terdiri dari Tim Pengelola JDIH Provinsi Jawa Tengah dan Anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah. Narasumber terdiri dari 2 (dua) orang dari Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI dan 1 (satu) orang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan materi :
- Optimalisasi Pengelolaan JDIH oleh Anggota JDIH di Wilayah Jawa Tengah oleh Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian
Hukum RI;
- Penguatan Kebijakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada
Pemerintahan Desa dan Perguruan Tinggi dalam wadah JDIH Nasional oleh Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum
RI;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan JDIH Untuk Mendukung
Terwujudnya Satu Data Hukum Di Jawa Tengah oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Tengah;
Rapat koordinasi agar dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi di Jawa Tengah dalam mewujudkan Satu Data Hukum Langkah Strategis Integrasi Dokumen Hukum Desa dan Perguruan Tinggi di Jawa Tengah dalam wadah JDIH Nasional.