Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang hukum, perundang-undangan, pengkajian produk hukum dan bantuan hukum, mendokumentasikan produk hukum, mempublikasikan serta pengoordinasian pelaksanaan hak azasi manusia di daerah.

Bagian Hukum mempunyai fungsi :

A. Penyusunan program kerja di bidang hukum dan hak azasi manusia;

B. Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang hukum, perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi hukum dan pelaksanaan hak azasi manusia di daerah;

C. Pengoordinasikan penyusunan dan perumusan produk hukum yang terdiri dari rancangan peraturan daerah, peraturan dan keputusan bupati serta kerjasama daerah dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;

D. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang hukum, perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi hukum dan pelaksanaan hak azasi manusia serta menelaah pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penyiapan rancangan peraturan daerah. Penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;

F. Pelaksanaan penghimpunan peraturan perundang-undangan, publikasi dan dokumentasi produk hukum;

G. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pengkajian produk-produk hukum daerah;

H. Pengoordinasian kegiatan rencana aksi nasional hak azasi manusia (RANHAM) dan pelaksanaan hak azasi manusia di lingkungan pemerintah kabupaten; dan

I. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.